Negara bagian South Carolina baru saja resmi mengesahkan dan menandatangani undang-undang kripto baru, menandai langkah maju yang besar dalam tren pro-aset digital di AS. Undang-undang baru ini tidak hanya melindungi hak penggunaan kripto, tetapi juga melarang badan-badan di tingkat negara bagian untuk berpartisipasi atau menerima pembayaran menggunakan CBDC – mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral.
Langkah ini dengan cepat menarik perhatian komunitas blockchain global karena dinilai sebagai salah satu regulasi paling ramah kripto di AS pada tahun 2026.
South Carolina Meningkatkan Perlindungan Hak Penggunaan Kripto
Berdasarkan isi rancangan undang-undang S.163 yang baru saja disahkan menjadi undang-undang, masyarakat dan pelaku usaha di South Carolina akan dilindungi hak kepemilikan serta penggunaan aset digitalnya. Undang-undang ini mengizinkan pengguna untuk melakukan penitipan mandiri (self-custody) kripto melalui dompet pribadi (personal wallet) dan tidak membatasi penggunaan aset digital dalam transaksi yang sah.
Selain itu, regulasi ini juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi aktivitas penambangan Bitcoin (Bitcoin mining), staking, serta pengoperasian node blockchain. Aktivitas-aktivitas tersebut dibebaskan dari berbagai hambatan hukum yang sebelumnya sempat memicu kontroversi di banyak negara bagian lain di AS.
Secara khusus, undang-undang baru ini juga mengatur bahwa kripto tidak boleh diperlakukan secara tidak adil dalam hal perpajakan dibandingkan dengan mata uang fiat tradisional. Hal ini dinilai sebagai faktor penting yang membantu mendorong adopsi aset digital dalam ekonomi riil.
Resmi Melarang CBDC di Tingkat Negara Bagian
Salah satu poin paling menarik perhatian dalam undang-undang ini adalah klausul pelarangan CBDC. Berdasarkan klausul tersebut, instansi pemerintah, organisasi publik, atau unit di bawah naungan negara bagian tidak diizinkan untuk:
-
Menerima pembayaran menggunakan CBDC.
-
Mewajibkan masyarakat menggunakan CBDC.
-
Berpartisipasi dalam program uji coba CBDC dari The Fed atau pemerintah federal.
CBDC (Central Bank Digital Currency) adalah mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Meskipun tengah diteliti oleh banyak negara, jenis aset ini tetap memicu kontroversi di AS karena kekhawatiran terkait privasi dan potensi pengawasan keuangan oleh pemerintah.
Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa pelarangan CBDC membantu melindungi kebebasan finansial individu dan membatasi risiko kontrol transaksi masyarakat melalui sistem mata uang digital yang terpusat.
AS Mulai Mengalami Gelombang Pro-Kripto di Tingkat Negara Bagian
South Carolina bukanlah satu-satunya negara bagian yang mendorong undang-undang ramah kripto. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak negara bagian di AS seperti Texas, Wyoming, atau Florida juga terus-menerus mengeluarkan kebijakan yang mendukung blockchain dan menentang CBDC.
Tren ini muncul di tengah momentum AS yang sedang mempercepat pembangunan kerangka hukum untuk stablecoin, ETF Bitcoin, dan aset digital. Di saat yang sama, pemerintahan Donald Trump juga dinilai memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap kripto dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Para analis menilai bahwa negara-bagian di AS tengah bersaing untuk menarik perusahaan blockchain dan arus modal teknologi keuangan dengan cara membangun lingkungan regulasi yang lebih kondusif.
Dampak Terhadap Bitcoin dan Pasar Kripto
Informasi mengenai South Carolina yang mengesahkan undang-undang pro-kripto ini dipandang sebagai sinyal positif bagi pasar aset digital, khususnya Bitcoin. Langkah negara bagian besar di AS yang secara terbuka melindungi hak kepemilikan dan penambangan BTC membantu memperkuat kepercayaan jangka panjang para investor institusi.
Selain itu, tindakan penolakan terhadap CBDC juga menunjukkan bahwa saat ini terdapat dua tren yang berjalan beriringan di AS:
-
Mendukung stablecoin dan aset digital terdesentralisasi.
-
Berhati-hati terhadap mata uang digital yang dikontrol oleh pemerintah.
Hal ini dapat membuat Bitcoin terus dipandang sebagai simbol keuangan terdesentralisasi (decentralized finance) dan kebebasan hak milik aset dalam tahun-tahun mendatang.
Banyak ahli berpendapat bahwa tahun 2026 menjadi periode krusial ketika kripto perlahan melangkah lebih dalam ke sistem keuangan tradisional, namun di saat yang sama juga harus menghadapi perdebatan besar mengenai hak privasi, kontrol keuangan, serta peran CBDC dalam ekonomi digital global.

